The Jambi Times, MUAROJAMBI | DPRD Kabupaten Muaro Jambi membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) untuk membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026. Pembentukan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2026 tertanggal 14 Oktober 2026.
Rapat
kerja pada saat paripurna DPRD muaro jambi dipimpin langsung oleh wakil
ketua Wiranto didamping oleh wakil ketua Jurjani dan sekretaris dewan
Edi Salam Mahir.
Langkah ini menjadi bagian
penting dalam proses pembahasan regulasi daerah yang menyentuh berbagai
sektor, mulai dari pengelolaan aset milik daerah, penyertaan modal
perusahaan daerah, penataan desa, kesehatan masyarakat,
hingga perlindungan perempuan dan anak
Sebanyak
10 Ranperda dibagi ke dalam tiga kelompok pembahasan. Panja I menangani
empat Ranperda, Panja II membahas tiga Ranperda, sedangkan Panja III
mendapat tugas membahas tiga Ranperda lainnya.
Pembagian ini menempatkan setiap Panja pada fokus
pembahasan yang berbeda. Tantangannya bukan sekadar menuntaskan
pembahasan rancangan regulasi, tetapi juga memastikan setiap aturan
benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan kepentingan pembangunan
Kabupaten Muaro Jambi.
Panja I: Aset Daerah hingga Penyertaan Modal Perusahaan
Panja I dipimpin Muhammad Ridho, SE, dengan H. Sulaiman, SE, sebagai wakil ketua dan Indra Gunawan, SH, sebagai sekretaris.
Panja ini mendapat mandat membahas empat Ranperda, yakni:
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi.
Penataan Desa.Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda).
Komposisi
materi tersebut menempatkan Panja I pada sejumlah isu strategis,
terutama tata kelola aset dan penggunaan anggaran daerah melalui
penyertaan modal.
Pembahasan Ranperda terkait
penyertaan modal patut mendapat perhatian karena menyangkut keputusan
pemerintah daerah dalam menempatkan dana pada badan usaha milik daerah.
Kejelasan tujuan, manfaat bagi masyarakat, serta pertanggungjawaban
pengelolaan modal menjadi aspek penting yang perlu dicermati dalam
proses pembahasan.
Sementara itu, Ranperda
Pengelolaan Barang Milik Daerah berkaitan dengan penataan dan
pemanfaatan aset pemerintah. Regulasi yang baik diharapkan mampu
memperkuat tertib administrasi sekaligus mencegah aset daerah tidak
terkelola secara optimal.
Adapun Ranperda Penataan Desa
memiliki dimensi tersendiri karena berkaitan dengan penataan
pemerintahan dan wilayah desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Anggota Panja I terdiri
atas Kasnadi, Lukman, SH, Robinson Sirait, SM, Maryadi, SH, Ahmad
Haikal, S.IP, Hj. Ir. Ade Erma Suryani, ST., SM., MM, Faatumbu Duha, SE,
Ade Asmara, Ahmad Murni, SH, MH, serta Muhammad Ramadhan Mahir, SE.
Panja II: Perumahan Kumuh, Kebakaran, dan Kesehatan Masyarakat
Panja II diketuai Ir. H. Asikin, SP., MM, dengan Syafri Hasibuan, SE, sebagai wakil ketua.
Tiga Ranperda yang menjadi tanggung jawab Panja II meliputi:
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran.
Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat.
Ketiga materi tersebut berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan keselamatan masyarakat.
Ranperda
tentang perumahan kumuh dan permukiman kumuh menuntut perhatian
terhadap upaya peningkatan kualitas lingkungan hunian. Persoalannya
tidak hanya menyangkut kondisi fisik permukiman, tetapi juga bagaimana
kebijakan penanganannya dapat dilaksanakan secara terukur dan sesuai
kebutuhan masyarakat.
Di bidang kebakaran,
regulasi yang disusun perlu memperhatikan aspek pencegahan,
kesiapsiagaan, penanggulangan, hingga penyelamatan. Kejelasan pembagian
tanggung jawab dan dukungan terhadap kapasitas pelayanan menjadi bagian
penting yang patut dikaji.
