The Jambi Times, MUAROJAMBI | Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, menyampaikan jawaban dan tanggapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Muaro Jambi terkait enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah. Penyampaian jawaban tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Muaro Jambi, Selasa (13/10/2026).
Dalam
rapat paripurna tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian,
mulai dari penataan aset daerah, rencana penyertaan modal kepada badan
usaha milik daerah, penataan desa, hingga pencegahan dan penanggulangan
kebakaran serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
Junaidi
Mahir menegaskan, pembentukan enam Ranperda tersebut diharapkan tidak
sekadar menjadi pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi landasan hukum
yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat.
Penataan Aset Daerah Jadi Perhatian
Salah
satu poin yang disorot dalam jawaban pemerintah daerah adalah
pengelolaan barang milik daerah. Pemkab Muaro Jambi menyatakan telah
menyediakan aplikasi digital untuk mendukung penatausahaan aset, mulai
dari pembukuan, inventarisasi hingga pelaporan.
Langkah digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan
ketertiban administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan
aset daerah.
Menurut Junaidi, pengelolaan aset
yang tertib menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Seluruh aset daerah harus tercatat secara jelas
agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Namun, penerapan
sistem digital tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah daerah. Efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh akurasi
data, kedisiplinan pencatatan, serta konsistensi pembaruan informasi
aset.
Selain pengelolaan aset, rencana
penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi dan PT Muaro
Jambi Unggul (Perseroda) turut mendapat perhatian dalam pembahasan
Ranperda.
Pemkab menjelaskan, penyertaan modal
kepada Perumda Air Minum berkaitan dengan penataan aset yang telah
dihibahkan kepada perusahaan daerah tersebut. Penataan ini dilakukan
agar aset dapat tercatat sesuai ketentuan dan tidak lagi menimbulkan
persoalan administrasi dalam inventarisasi barang milik daerah.
Pemerintah
daerah juga menyatakan akan terus mengevaluasi kinerja Perumda Air
Minum, terutama terkait peningkatan kualitas air, kelancaran distribusi,
perluasan jaringan pelayanan, serta peningkatan kinerja perusahaan.
Sementara
itu, penyertaan modal kepada PT Muaro Jambi Unggul diarahkan untuk
memperkuat struktur permodalan, mendukung pengembangan usaha, serta
meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan manfaat ekonomi bagi
daerah.
Pemkab menyebutkan bahwa kajian
investasi dan rencana bisnis yang relevan telah disusun sebagai bagian
dari persiapan penyertaan modal tersebut.
Meski
demikian, penyertaan modal tidak cukup hanya didasarkan pada kajian dan
rencana bisnis. Hasilnya harus dapat diukur melalui peningkatan kinerja
perusahaan, kontribusi terhadap pendapatan daerah, dan manfaat konkret
bagi masyarakat.
Karena itu, pembahasan bersama
DPRD menjadi momentum penting untuk memastikan rencana penyertaan modal
memiliki dasar perhitungan yang jelas, tujuan yang terukur, serta
mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam
tanggapannya, Junaidi juga menjelaskan bahwa Ranperda tentang penataan
desa disiapkan sebagai pedoman dalam mengatur wilayah desa, termasuk
pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa sesuai
ketentuan yang berlaku.
Regulasi tersebut diharapkan mampu
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki tata kelola
pemerintahan desa, serta memperkuat daya saing desa.
