The Jambi Times, JAMBI | Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menyerahkan sebanyak 1.860 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Untuk itu, Gubernur berharap, ke depan tenaga PPPK ini dapat melahirkan kinerja yang sangat besar prestasinya terutama di bidang Pendidikan. Harapan tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024 dan Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVIII serta penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, bertempat di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi, Selasa (07/05/2024) pagi.
Dalam sambutannya Gubernur Al Haris menyampaikan, setelah menerima SK
untuk bersemangat berkerja dan dapat menunjukkan kinerja dengan baik.
"Semangat dalam bekerja, kemudian tunjukkan bahwa kinerja kita itu
adalah jawaban dari sebuah tantangan-tantangan yang ada," ujar Gubernur
Al Haris.
Gubernur Al Haris mengimbau kepada PPPK yang terima SK untuk tidak
ragu-ragu perihal masa kerja. Sebab, negara sudah menyiapkan
diperpanjang sampai usia pensiun. "Agar semua P3K kita ini disamakan
dengan ASN sebab mereka juga punya persyaratan yang sama dengan ASN
bahkan mereka sudah lebih dahulu mengabdi didaerahnya, sudah puluhan
tahun mengabdi didaerah masing-masing, disekolah masing-masing. Artinya
negara sudah pantas menghargai mereka," imbau Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi akan
memperjuangkan agar semua PPPK ini bisa diangkat menjadi ASN. Pasalnya,
tenaga PPPK ini mempunyai syarat yang sama dengan ASN. "Bapak Ibu tidak
usah ragu-ragu memang ini seyogyanya 5 tahun pertama tetapi negara sudah
menyiapkan. Insya Allah akan diperpanjang sampai masa usia pensiun,"
tegas Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi di tahun
2024 kembali akan mengangkat pegawai P3K ini dengan angka lebih kurang
1.500 orang. "Ditahun 2024 Pemprov kembali mengangkat pegawai P3K secara
bertahap lebih kurang 1.500 orang. Ini ada rincian, saya lupa
rinciannya, ada guru, ada pegawai medis, ada juga pegawai prestasi umum
di kantor," jelas Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga berpesan kepada yang sudah menerima SK untuk
kembali berkerja ditempat masing masing. "Tunjukkan kinerja yang baik,
berikan kepada masyarakat pelayanan yang baik dibidang pendidikan
ataupun bidang medis, baik yang bekerja di rumah sakit, rumah sakit
jiwa, puskesmas. Bekerjalah dengan baik, layanilah masyarakat dengan
sebaik-baiknya agar tingkat dan derajat dunia pendidikan dan dunia
kesehatan kita bisa meningkat dengan sebaik-baiknya," pesan Gubernur Al
Haris.
Sebelumnya, saat upacara berlangsung Gubernur Al Haris membacakan pidato
tertulis dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito
Karnavian.
Menteri Nadiem Anwar Makarim melalui Gubernur Al Haris menyampaikan,
lima tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam
perjalanan di Kemendikbudristek.
"Menjadi pemimpin dari Gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan bahwa
tantangan dan kesempatan yang dimiliki untuk memajukan Pendidikan
Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang
sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif
tentang proses pembelajaran," ucapnya.
"Pada awal perjalanan Pendidikan, kita sadar bahwa membuat perubahan
butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju
perbaikan dan kemajuan. Kemudian, ketika langkah kita mulai serempak,
kita dihadapkan dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan yakni
pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan
cara hidup kita secara drastic," sambungnya.
Dikatakannya, wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita
bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. "Kita sudah mendengar
lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka
saat belajar dikelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani
mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk
mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para
mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk
belajar tidak terbatas didalam kampus," kata Menteri Nadiem Anwar
Makarim.
Menteri Nadiem Anwar Makarim juga berpesan agar seluruh agen perubahan
dapat melanjutkan program merdeka belajar diseluruh tanah air Indonesia.
"Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin
gerakan Merdeka Belajar. Namun, lima tahun juga bukan waktu yang lama
untuk membuat perubahan menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang
benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan
harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan,” pesannya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam pidato
tertulisnya yang juga dibacakan oleh Gubernur Al Haris menyampaikan,
Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII Tahun 2024 mengusung tema: Otonomi Daerah
Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat. Tema Hari
Otonomi Daerah ke XXVIII ini dipilih untuk memperkokoh komitmen,
tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan
amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup ditingkat lokal serta
mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa
depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
"Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad
merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali
arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
Dikatakan Menteri Dalam Negeri, dalam konteks ekonomi hijau yang
merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia
untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi
Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara
lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk
unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbarui
seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang
diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti
pertanian, kelautan dan pariwisata.
"Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya
dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang berfokus pada pembangunan
ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan
masyarakat secara holistik. Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan
peran Peraturan Daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan
ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan
air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana,"
katanya.
Dijelaskan Menteri Dalam Negeri, setelah 28 tahun berlalu, otonomi
daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan kemampuan Fiskal Daerah. "Bagi daerah yang masih rendah PAD-nya,
agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi
yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa
melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat,"
jelasnya.
"Perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk
melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka
identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi
dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi
kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah
lainnya," pungkasnya. (Diskominfo Provinsi Jambi/Sapra Wintani/Foto:
Novriansah, Erict Sutriedi/Video: Said Usman, Erict Sutriedi)
